Banjarmasin, Koranpos.com – Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan bareng Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) RI menggelar rapat koordinasi soal tata kelola lembaga pemasyarakatan, Rabu (2/7). Kegiatan berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Banjarmasin sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi sistem pemasyarakatan dalam program prioritas nasional.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Kalsel, Mulyadi, dan diikuti seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Kalsel. Turut hadir pula perwakilan Forkopimda seperti Kepala BNN Kalsel, Dir Tahti Polda Kalsel, Pasintel Korem 101/Antasari, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, serta perwakilan Dinas Koperasi dan UKM, hingga BLK Kalsel.
Dalam paparannya, Mulyadi menyoroti sejumlah tantangan utama, termasuk soal overkapasitas. Ia menegaskan pihaknya terus mendorong pembinaan dan penguatan pengawasan internal. “Kami juga fokus pada program kemandirian warga binaan, salah satunya lewat kewirausahaan,” ujarnya.
Rakor ini juga menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi KSP terhadap pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk persiapan menjelang diberlakukannya KUHP baru pada Januari 2026.
Deputi I KSP RI, Muhammad Rullyandi, menyampaikan pentingnya pembenahan tata kelola lapas yang lebih modern dan berbasis pemulihan. “Saat ini penegakan hukum mengarah ke pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan reintegratif. Warga binaan punya hak untuk dibina secara layak dan bermartabat,” tegasnya.
KSP juga memberikan apresiasi terhadap program pembinaan yang sudah berjalan, seperti pelatihan barbershop, pertanian, dan kerajinan tangan. Rullyandi juga menyoroti pentingnya suasana hidup di lapas dan pemenuhan hak dasar warga binaan sebagai bagian dari reformasi pemasyarakatan.
“Kami mengapresiasi kerja Lapas Narkotika Karang Intan, Lapas Banjarmasin, dan dukungan penuh dari Kanwil Ditjenpas Kalsel. Semua ini akan kami laporkan ke Presiden,” tambahnya.
Rakor ini juga menegaskan komitmen lintas sektor mulai dari Ditjenpas, KSP, TNI, Polri, BNN, hingga pemda untuk memperkuat sistem pemasyarakatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Usai rapat, tim KSP meninjau langsung fasilitas di Lapas Banjarmasin, termasuk layanan kesehatan dan pembinaan kemandirian di Sarana Asimilasi dan Edukasi. Mereka juga menyaksikan panen dan penebaran bibit ikan lele.
Sehari sebelumnya, tim KSP juga mengunjungi Lapas Narkotika Karang Intan sebagai bagian dari agenda verifikasi lapangan dalam kunjungan kerja mereka di Kalimantan Selatan.
